Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Mau Bikin Unit Khusus Ini
Jakarta –
Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menyatakan pemerintah sedang memproses pengerjaan suatu unit pelaksana teknis untuk mengurus Pusat Data Nasional. Selama ini Pusat Data Nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Nantinya, unit pelaksana teknis ini bakal bangun sendiri menjadi pengurus tunggal Pusat Data Nasional. Hal ini diungkapkan Azwar Anas di ketika menjalankan meeting internal soal Pusat Data Nasional di Istana Kepresidenan.
“KemenPAN sedang memproses pembuat unit pelaksanaan teknis terkait pengelolaan PDN,” beber Azwar Anas usai menjalankan rapat yang dipimpin Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) tersebut, Jumat (28/6/2024).
Dalam meeting, Azwar Anas memaparkan selama ini sudah banyak negara yg memiliki forum sendiri selaku Pengelola Pusat Data. Menurutnya, Indonesia mesti menjiplak hal itu.
“Saya tadi menyodorkan benchmark di aneka jenis negara, bagaimana manajemen pengelolaan Pusat Data Nasional kita, kalian ada di Kanada, India, dan aneka macam negara. Ternyata ada unit khusus yang secara manajemen kelembagaan mengurus ini,” papar Azwar Anas.
| Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Aturan Pusat Data Nasional yg Kena Ransomware Rp 700 M |
Azwar Anas yakin dengan adanya forum khusus yang mengurus Pusat Data Nasional, maka dapat menguatkan penyimpanan dan pengelolaan data di Indonesia.
“Kita lebih bagaimana manajemen sentra data ini gampang-mudahan ke depan bisa lebih kuat, sebagaimana di aneka jenis negara. Oleh alasannya itu, unit pasal teknisnya melakukan kami proses,” ujar Azwar Anas.
Seperti diketahui, sejak ahad dulu, Pusat Data Nasional terkena gangguan akhir serangan siber ransomware. Peretas membekukan data-data yang ada dan tak bisa diakses. Pemerintah mengungkapkan peretas minta tebusan Rp 131 miliar mudah-mudahan data mampu dipulihkan.
Agresi ke PDN ini dikenali usai ada gangguan di tata cara keimigrasian. Ditjen Imigrasi menyodorkan serangan ke PDN membuat layanan keimigrasian terusik pada Kamis 20 Juni yg dulu.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan sebanyak 210 data instansi pemerintah terdampak serangan peretas. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan instansi pemerintah yang diserang tergolong pemerintah di daerah.
“Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik itu di sentra maupun daerah. Tadi, (Ditjen) Imigrasi sukses menjalankan relokasi dan menyalakan layanannya. Kemudian, LKPP telah on, Kemenko Marves juga ada perizinan sudah on, dan (Pemerintah) Kota Kediri telah on, dan yang yang lain lagi dalam proses. Jadi, kita memigrasi data-datanya,” ujar Semuel di Gedung Kementerian Kominfo.
