Doli Golkar Minta Dpr-Pemerintah Secepatnya Diskusikan Perbaikan Metode Pemilu
Jakarta –
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyikapi proposal Presiden Prabowo Subianto agar penyeleksian kepala wilayah (pilkada) ditangani tidak eksklusif melalui DPRD karena ongkos politik mahal. Doli menilai apa yg disampaikan Prabowo perlu ditindaklanjuti dengan merubah sistem politik dan demokrasi.
“Kita mesti mencermati pidato Pak Prabowo itu secara lengkap dan dalam spektrum yg lebih luas. Poin yang terpenting dari pidato itu merupakan bahwa ada sesuatu atau perkara dalam tata cara politik dan demokrasi kami. Poin kedua, oleh alasannya yaitu itu kalian perlu mengerjakan perbaikan dalam tata cara politik dan demokrasi kita. Digambarkan dalam pernyataan itu bahwa salah satu berita yg menjadi kasus yaitu politik berbiaya tinggi,” kata Doli terhadap wartawan, Kamis (19/12/2024).
“Dan menyerupai yang kami pahami bahwa apabila bicara ongkos tinggi, itu terjadi bukan hanya pada pilkada, namun juga pada pilpres dan pileg. Tidak dapat dibantah bahwa praktik-praktik moral hazard pemilu, menyerupai money politics, vote buying, political transactional, kian permisif dan masif terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bila kalian selalu membiarkan itu, maka akan bisa menyebabkan terjadinya degradasi moral pada penduduk kami,” imbuhnya.
Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat ini menilai pernyataan Prabowo menjadi pengingat perlunya tata cara politik diubah, tak hanya penyeleksian kepala wilayah (pilkada). Doli pun menyarankan kodifikasi UU Parpol dengan UU Pemilu.
| Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Wamendagri: Perlu Kajian |
“Pernyataan Kepala Negara itu merupakan pernyataan seorang kepala negara buat membangun kesadaran bareng bahwa kalian mesti secepatnya mengerjakan perbaikan sistem. Jadi, bukan cuma pilkada namun terkait tata cara politik secara keseluruhan,” ujar Doli.
“Oleh alasannya yaitu itu kita tidak mampu membahasnya secara parsial, pilkada saja misalnya. Pemugaran tata cara pemilu itu mesti satu paket dengan seluruh urusan penyeleksian lainnya, pilpres, pileg, pilkada, dan sebaiknya juga tergolong pilkades di dalamnya. Bahkan juga sungguh dekat kaitannya dengan tata cara kepartaian kita. UU Parpol bisa dikodifikasi bareng dengan UU Pemilu dan Penyelenggara Pemilu,” lanjutnya.
Doli menilai permasalahan ongkos politik tinggi bisa jadi hanya satu permasalahan yg disorot. Menurutnya, perlu ditangani penilaian menyeluruh terhadap tata cara pemilu di saat ini.
“Setelah kita sepakat untuk perbaikan sistem, maka yg kalian laksanakan yaitu penilaian secara menyeluruh terhadap apa kehabisan dan kehabisan tata cara yg kalian gunakan sekarang. Baru kami masuk pada tata cara paling ideal menyerupai apa yang perlu kalian elaborasi,” ujarnya.
“Jadi lontaran Pak Kepala Negara mengambil pola di Singapore, Malaysia dan India itu yaitu salah satu pilihan yg nanti niscaya akan kami kaji, bareng opsi-opsi lainnya,” kata Doli.
Wakil Ketua Baleg dewan perwakilan rakyat menilai di sekarang ini menjadi saat-ketika sempurna untuk merubah tata cara politik sebelum memasuki tahun politik selanjutnya. Dia lantas meminta dewan perwakilan rakyat dan pemerintah secepatnya menindaklanjuti proposal Prabowo.
| Baca juga: Waka Komisi II dewan perwakilan rakyat Sebut Pilkada Langsung Relevan, namun Terbuka Penilaian |
“Yang juga jauh lebih utama yaitu kita sepakat bahwa di ketika inilah momentumnya bagi mengerjakan perbaikan tata cara itu, di permulaan periode pemerintahan baru. Sehingga kalian bisa bebas dan punya cukup waktu buat mencari banyak sekali alternatif tata cara terbaik, tanpa terikat dengan kepentingan pemenangan semata menjelang Pemilu 2029,” kata Doli.
“Oleh alasannya merupakan sebaiknya pidato Kepala Negara itu mesti ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah, seluruh pimpinan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi dewan perwakilan rakyat bareng pemerintah telah memasukkan revisi UU Pemilu, Pilkada dan Parpol di dalam Prolegnas Prioritas,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan perihal perbaikan tata cara pilkada. Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memutuskan gubernur melalui DPRD.
“Menurut aku kami mesti perbaiki tata cara kami, dan kita dihentikan aib untuk mengakui bahwa kemungkinan tata cara ini terlalu mahal, dari tampang yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, terlebih yg kalah,” ujar Prabowo di HUT Golkar, Kamis (12/12).
Lihat juga Video ‘Cost Politik Tinggi, Sistem Pilkada Perlu Dikaji?:
ahmad doli kurniagolkarsistem pemiluuu pemilupemilupolitik
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya
