Atasi Tumpang Tindih Lahan, Pemerintah Siapkan Kebijakan Satu Peta

Jakarta –

Pemerintah tengah merencanakan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) untuk sanggup diakses publik. Integrasi data dan pemberitahuan dalam OMP ini diinginkan buat perbaikan mutu perijinan, utamanya solusi tumpah tindih lahan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pelaksanaan kebijakan ini telah berlangsung selama 8 tahun sejak 2016, meliputi 4 aktivitas kompilasi data, kemudian sinkronisasi dan banyak sekali data pemberitahuan geospasial. Kebijakan ini sudah merampungkan 151 peta tematik dari 23 KL di 38 provinsi. Namun selama ini, data tersebut belum sanggup diakses publik.

“Kami juga menginginkan dalam peluang dengan Pak Presiden (Jokowi) ahad depan kita akan meluncurkan tolong-membantu Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yg telah menyertakan saluran bagi penduduk luas di dalam mengakses data-data geospasial kita,” kata Susiwijono, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Ad interim itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lewat kebijakan ini sudah diwujudkan lewat angka ketidaksesuaian pemanfaatan ruang turun dari 77,38 juta ha jadi 57,41 juta ha selama 5 tahun terakhir. Untuk mendorong penyelesaiannya, menurutnya, perlu harmonisasi banyak sekali kebijakan buat penuntasannya.

“Ke depan kebijakan ini diinginkan penduduk luas sanggup saluran dan pemerintah kesepakatan untuk tuntaskan ketidaksesuaian utamanya buat menampilkan kepastian aturan kenaikan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yg berkeadilan dan berkesejahteraan,” kata Airlangga, dalam meeting pers usai acara.

Airlangga menyampaikan, ada dua usulan yg telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain pertama, memperkuat regulasi kebijakan satu peta dan integrasinya dengan Satu Data Indonesia. Kedua, mempercepat penyediaan peta dasar skala besar dan pemetaan partisipatif.

Ketiga, mempercepat solusi tumpang tindih pemanfaatan ruang secara kolaboratif. Keempat membuka saluran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 bagi publik. Kelima, memperkuat keselamatan siber, teknologi AI, dan geovisualisasi kebijakan tu peta. Keenam, mengembangkan kapasitas SDM dan sketsa alternatif pembiayaan kebijakan sesuatu peta.

“Beberapa usulan sudah disampaikan dan itu akan disampaikan ke Presiden (Joko Widodo) dalam laporan ahad depan,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, OMP ini tak sanggup teratasi dalam Waktu singkat alasannya merupakan kompleksitas duduk perkara di lapangan. Oleh alasannya yaitu itu, salah satu usulan dari aktivitas ini yaitu dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya di Bawah naungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Jadi ini yaitu bagi keberlanjutan dan tadi diadakan pilot project yakni di Pasuruan dan Kota Waringin Timur. Dengan beberapa pilot itu, akan jadi pelajaran bagi kota dan kabupaten lain. itu mewakili Jawa dan luar Jawa,” jelasnya.

Untuk merampungkan proyek ini, menurutnya masih banyak hal yg perlu dipenuhi, tergolong di antaranya ketersediaan budget program. Airlangga mengatakan, masih diinginkan budget yang sungguh besar dan sumber daya memadai, tergolong teknologinya untuk merampungkan duduk kasus tumpang tindih.

tumpang tindih lahankemenko perekonomiansesuatu petaone map policy