Kala Pdip Singgung Intervensi ‘Partai Cokelat’ Gerakkan Pemerintah Di Pilkada
Medan –
PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal adanya intervensi dari ‘Partai Cokelat’ di Pilkada 2024 di kawasan Sumut. PDIP menyebut kalangan ini dapat mengarahkan pemerintah akan dari Pj kepala tempat sampai kepala desa.
Hal ini diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP Sumut Rapidin Simbolon. Awalnya PDIP bercerita soal hasil kandidat yg mereka usung di Pilkada se-Sumut.
“Di tengah upaya sistematis bagi menenggelamkan PDI Perjuangan Sumut hari ini mampu mengambarkan bahwa banteng di Sumut masih tetap kuat bangun dan sukses menggagalkan upaya upaya sistematis bagi merusak PDI Perjuangan,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP Sumut Rapidin Simbolon dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
Rapidin menyebut seandainya kandidat yg mereka usung di Pilkada Nias Selatan, â Nias Barat, â Nias, â Gunung Sitoli, â Nias Utara, â Tapteng, â Humbang Hasundutan, â Serdang Bedagai, â Tebing Tinggi, â Asahan, â Labuhan Batu Selatan, â Tapanuli Selatan, â Langkat, â Deli Serdang dan â Pakpak Barat menang. Menurutnya, masih ada beberapa tempat lain selain yg diterangkan di atas yg masih mereka perjuangkan.
“Namun masih ada dua tempat yg selalu kita upayakan dan diperjuangkan mengingat tingkat masifitasnya kecurangan yang terjadi, ditambah dengan adanya tragedi alam, tapi kami masih berkoordinasi dengan DPP terkait hal ini,” tuturnya.
Setelah itu barulah Rapidin menyinggung soal eksistensi ‘Partai Cokelat’. Rapidin menyodorkan hal itu dikala menyinari buruknya penyelenggaraan Pilkada yang dijalankan Tahun 2024.
“Hegemoni dapat kalian lihat bagaimana masifnya partai cokelat dalam mengarahkan pegawanegeri pemerintahan, akan dari Pj Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa sampai para ASN, dan ini sungguh kasat kita lihat di lapangan, dan aku meyakini bahwa Pilkada 2024 ialah Pilkada terburuk dari Pilkada yang pernah ada. Dimana kekuasaan tak malu-malu lagi melanggar tabiat moral dalam mengendorse kandidat dari pihak mereka,” ungkap anggota dewan perwakilan rakyat RI itu.
Rapidin menyebut pihaknya akan selalu menjalankan penilaian terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Dia juga menyebut jika Dewan Perwakilan Daerah mulai berkoordinasi dengan DPP PDIP terkait hal itu.
“Penilaian tentu akan kita lakukan dan kalian juga akan berkoordinasi dengan DPP untuk mengambil tindakan yang mesti diambil untuk menanggapi banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada kali ini,” sebut mantan Bupati Samosir ini.
| Baca juga: Ada Tudingan Pengerahan Polisi di Pilgub Jateng-Sumut, Jokowi: Buktikan Saja |
Polda Sumut Bantah Terlibat
Polda Sumut merespons terkait ‘Partai Cokelat’ yg dikaitkan dengan kepolisian yang disebut-sebut ikut mengungguli kandidat di Pilkada 2024. Polda Sumut membantah terlibat politik dan menyebut bersikap netral.
“Polda Sumut netral dan tidak menjalankan politik simpel dalam setiap kontestasi Pilkada 2024,” kata Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi.
Hadi menyebut ada sejumlah hukum yg mengendalikan bahwa setiap anggota Polisi Republik Indonesia mesti netral. Netralitas itu, kata Hadi, juga kerap disosialisasikan terhadap semua anggota polri. Mantan Kapolres Biak Papua itu menyebut pihaknya konsentrasi pada penjagaan Pilkada, bukan ikut berpolitik.
“Polri secara selalu menerus menjalankan sosialisasi terhadap personel lewat aneka jenis platform media lazim yang dimiliki guna terhindar dari perilaku tak netral, menyerupai cara berfoto mudah-mudahan tidak menunjukkan pose yg memperlihatkan simbol-simbol penerima pemilu menyerupai nomor urut dan sebagainya. Tugas Polisi Republik Indonesia memamerkan penjagaan dan menentukan semua tahapan pemilu berlangsung aman, tenang dan bermartabat,” pungkasnya.
| Baca juga: Jokowi Respons Bobby-Surya Unggul di Quick Count Pilgub Sumut |
