Ada Shm Di Pantai Gersik Putih Sumenep, Pemerintah Bertindak

24 Januari 2025 Najwa

SHM di perairan Desa Gersik Putih, Sumenep. (Foto: Ahmad Rahman/detikJatim)
Sumenep –

Area pesisir pantai dan maritim seluas 20 hektare di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Sumenep disangka sudah bersertifikat hak punya (SHM). Warga berharap respons dari kementerian.

Kenyataan ini kembali trend di media lazim dikaitkan dengan temuan HGB di maritim Tangerang dan HGB di maritim Sidoarjo yang melakukan menjadi perhatian publik dan pemerintah.

Ketua RT Dusun Tapakerbau Ahmad Sidik mengungkapkan bahwa problem pantai dan maritim yang disertifikatkan hak milik ini melahirkan pertentangan antara warga dengan pemerintah desa setempat.

Bahkan menurutnya, penolakan terhadap kepemilikan SHM di kawasan pesisir Desa Gersik Putih itu telah dimulai sejak 2013. Sebab itu ia berharap ada perhatian dari pemerintah.

“Mudah-mudahan secepatnya ada respons dari kementerian terkait, alasannya yaitu problem ini telah sungguh lama, dan belum memperoleh atensi serius dari instansi terkait,” ujar Sidik, Jumat (24/01/2025).

Ketegangan antara warga dan pemerintah desa sempat meningkat dikala ada alat berat yang menjajal memasang pancang bambu di area pesisir yang telah mendapat SHM.

SHM di perairan Desa Gersik Putih, Sumenep. (Foto: Ahmad Rahman/detikJatim)

Saat itu, menurut Sidik, warga yg tergabung dalam Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi), mereka terpaksa turun ke pantai bagi menghalau ekskavator yg akan beroperasi.

Ad interim perihal pemberitahuan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mewakilkan tim merespons hal itu, Sidik memastikan belum ada.

“Belum ada kabar ke saya, masih menanti info,” jawabnya terhadap detikJatim.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peluang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1) menyatakan pihaknya sudah menurunkan tim.

Dia turunkan tim buat sedang pengecekan ke lokasi pantai dan maritim seluas 20 haktare di Desa Gersik Putih, Sumenep yang disebut sudah memiliki SHM.

Bukan cuma kementerian, praduga urusan SHM di maritim Sumenep ini juga tengah menjadi perhatian Polda Jatim. Direktur Reskrimum Polda Jatim Komisaris Besar Farman menyampaikan mulai secepatnya turun tangan.

Dia menentukan para personelnya juga akan diterjunkan. Namun, dikala ini direktorat yg ia pimpin masih melakukan pengumpulan materi dan pemberitahuan (pulbaket).

“Sepanjang nanti ada temuan terkait HGB atau SHM, pasti kami laksanakan lidik tergantung pulbaket,” tuturnya.