Pemerintah Iran Harap As Di Bawah Trump Gunakan Pendekatan Realistis
Denpasar –
Pemerintah Iran berharap pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Donald Trump mengadopsi pendekatan kongkret dan menghormati kepentingan negara-negara di kawasan. Trump mulai dilantik selaku Kepala Negara AS pada Senin (20/1/2025) siang waktu setempat.
“Kami berharap pendekatan dan kebijakan pemerintahan (baru) AS akan kongkret dan menurut aturan internasional serta menghormati kepentingan dan impian negara-negara di kawasan, tergolong bangsa Iran,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyerupai dikutip dari detikNews.
Untuk diketahui, pelantikan Donald Trump selaku Presiden ke-47 mulai dilaksanakan di dalam ruangan (indoor) di Rotunda Gedung Capitol AS. Pelantikan di dalam ruangan itu ialah pertama kali dalam 40 tahun terakhir sebab cuaca hambar ekstrem yang menyelimuti Washington DC.
| Baca juga: Trump Mau Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Ini Alasannya |
Dalam pertemuan pers mingguan di Tehran, Baqaei juga mengecam pemerintahan Kepala Negara Joe Biden karena mendukung Israel dalam perangnya melawan Hamas di Jalur Gaza. Dia juga menyebut pemerintahan Biden gagal dalam menggugah kembali perjanjian nuklir dengan Iran.
Di segi lain, pada masa jabatan pertamanya, Trump menerapkan kebijakan tekanan maksimum kepada Iran. Kala itu, Trump menawan AS keluar dari perjanjian nuklir penting pada 2015 dan mencegah kesibukan nuklir Teheran dengan imbalan dispensasi sanksi.
Iran yang mulanya mempertahankan komitmennya pada kontrak nuklir itu, akibatnya akan mengambil langkah mundur dan meninggalkan komitmennya. Upaya buat menggugah kembali perjanjian itu terus dikerjakan, tapi belum membuahkan hasil.
| Baca juga: Trump Sebut Rezim Assad di Suriah Berakhir sebab Ditinggalkan Putin |
Perjanjian yang disebut selaku Planning Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) itu meliputi prosedur snapback yang memungkinkan negara-negara penandatangan bagi memberlakukan sanksi-sanksi Liga Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Iran apabila komitmennya tak terealisasi secara signifikan.
“Menyalahgunakan prosedur ini mempunyai arti tak ada lagi pembenaran atau argumentasi buat Iran untuk tetap berada dalam beberapa perjanjian yg relevan,” ucap Baqaei.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
