Beda Perilaku Pemerintah Indonesia Vs Thailand Soal Insentif Kendaraan Beroda Empat Hybrid

7 Agustus 2024 Najwa

Beda perilaku pemerintah Thailand dan Indonesia soal insentif kendaraan beroda empat hybrid. Foto: Istimewa

Jakarta –

Pemerintah lewat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan insentif kendaraan beroda empat hybrid tak akan diberlakukan di Indonesia. Sebab, pemasaran kendaraan bibit unggul tersebut dianggap telah memuaskan. Sikap itu berbanding terbalik dengan pemerintah Thailand.

Diketahui, kepastian pemerintah tak mulai menampilkan insentif kendaraan beroda empat hybrid disampaikan Menko Airlangga di sesi meeting pers kemajuan ekonomi kuartal 2 di Jakarta, belum usang ini.

Airlangga Hartarto tetapkan tidak ada insentif kendaraan beroda empat hybrid di Indonesia. Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. screenshoot YouTube Sekretariat Presiden)

Menurutnya, angka pemasaran kendaraan beroda empat hybrid, tanpa diberikan insentif, telah tergolong tinggi. Bahkan, kata dia, pemasaran kendaraan beroda empat hybrid beberapa kali lipat lebih banyak dibanding kendaraan beroda empat listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

“Tentu kalau buat otomotif, kebijakan telah dikeluarkan, jadi tak ada kebijakan perubahan/tambahan yang lain,” ujar Airlangga Hartarto, dikutip Rabu (7/8).

“Kalau kalian lihat pemasaran kendaraan beroda empat hybrid itu nyaris beberapa kali dari BEV. Kaprikornus sesungguhnya produk hybrid itu telah berlangsung dengan prosedur yang ada sekarang,” tambahnya.

Sikap yang ditunjukkan pemerintah Indonesia sungguh berlainan dengan Thailand. Sebab, pemerintah di Negeri Gajah Putih tetap menampilkan insentif kendaraan beroda empat hybrid ketika penjualannya melakukan mengalami peningkatan. Harapannya, kendaraan tersebut mampu mengambil alih kendaraan beroda empat bensin di masa depan.

“Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume pemasaran sebagian besar akan berasal dari kendaraan beroda empat hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung kendaraan beroda empat hybrid dikehendaki bagi mendorong investasi berkesinambungan di dalam negeri,” kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand.

Bendera Thailand di mobil. Foto: Adobe Stock.

Menurut laporan National Thailand, kendaraan beroda empat hybrid menjadi ‘penyelamat’ saat pasar setempat tengah drop. Penjualan kendaraan bibit unggul di sana sepanjang Januari-April 2024 naik 56 persen dibandingkan periode yg serupa tahun dulu.

Namun, tidak menyerupai pemerintah Indonesia, pemerintah Thailand justru menyaksikan suasana tersebut dengan kacamata berbeda. Mereka merasa, kendaraan beroda empat hybrid dapat menjadi ‘juru selamat’ saat pemasaran kendaraan beroda empat bensin melakukan turun.

BoI Thailand akibatnya memberitahu aksesori insentif bagi pembelian kendaraan beroda empat hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, akan 2028 hingga 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yang dihasilkan.

“Ini yaitu teknologi penting dalam transisi menuju kendaraan listrik. Thailand memiliki kapasitas untuk menjadi produsen penting kendaraan bibit unggul dan mendukung buatan bibit unggul akan melestarikan buatan sparepart mobil,” kata Narit.

Meski demikian, insentif tersebut tidak dapat dirasakan semua produk dan pabrikan. Sebab, ada sejumlah syarat yg mesti dipatuhi produsen. Berikut rangkumannya:

1. Anggaran berlaku akan 2028 hingga 2035

2. Bonus cuma berlaku bagi produsen yang investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut mulai 2024.

3. Kendaraan mesti menyanggupi hukum tingkat kandungan setempat atau biasa disebut TKDN di Indonesia

4. Kendaraan mesti dibekali teknologi keamanan dan keamanan selaku persyaratan produk.

Kebijakan insentif kendaraan beroda empat hybrid itu ditargetkan dapat menawan investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 triliunan. Harapannya, langkah yg diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand selaku pasar penting kendaraan beroda empat hybrid di Asia.